EDU, DEMOGRAFI, ENVIRONMENT & FAMILY

BAB XI

KEMISKINAN, KETIMPANGAN, KETENAGAKERJAAN, DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN KELUARGA

11.1 Pendahuluan

Kemiskinan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan merupakan tiga dimensi yang saling terkait dalam membentuk kualitas hidup keluarga. Pada level rumah tangga/keluarga, keterbatasan pendapatan dan akses kerja layak memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan), stabilitas relasi, strategi pengasuhan, serta risiko kerentanan lintas siklus hidup (anak–remaja–dewasa produktif–lansia). Pada level wilayah, ketimpangan antarprovinsi/kota–desa menciptakan “geografi kesempatan” yang berbeda: keluarga di wilayah dengan pasar kerja terbatas, harga pangan tinggi, layanan publik minim, dan risiko bencana lebih besar cenderung mengalami kemiskinan yang lebih persisten.

Apa itu kemiskinan ? dan saja indikator dari kemiskinan.

Sebelum kita membahas berbagai dinamika kemiskinan, ketimpangan, ketenagakerjaan, dan dampaknya bagi kehidupan keluarga, ada baiknya kita memahami beberapa penjelasan kemiskinan dan indikatornya berdasarkan konsep, teori, dan kerangka kelembagaan yang lazim digunakan di Indonesia dan internasional, serta pandangan para ahli kependudukan dan ekonomi.

A. Pengertian Umum Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), baik kebutuhan material (pangan, sandang, papan) maupun non-material (pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan partisipasi sosial), yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam perkembangan teori, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai ketiadaan kapabilitas (capability deprivation), kerentanan struktural, dan eksklusi sosial.

B. Kemiskinan Menurut BKKBN

1. Konsep Kemiskinan BKKBN

BKKBN memandang kemiskinan dari perspektif keluarga dan kesejahteraan sosial, dengan penekanan pada fungsi keluarga, siklus hidup keluarga, dan ketahanan keluarga.

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan, sehingga menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan).

2. Indikator Kemiskinan Menurut BKKBN

BKKBN mengembangkan tahapan kesejahteraan keluarga, yaitu:

1. Keluarga Pra-Sejahtera
   • Tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar (makan, pakaian, rumah layak, kesehatan).
2. Keluarga Sejahtera I
   • Kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi kebutuhan sosial-psikologis belum.
3. Keluarga Sejahtera II
   • Kebutuhan sosial-psikologis terpenuhi, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan.
4. Keluarga Sejahtera III dan III Plus
   • Telah mampu memenuhi kebutuhan pengembangan dan berkontribusi sosial.

Fokus utama: keluarga miskin adalah keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I.

C. Kemiskinan Menurut Bappenas

1. Konsep Kemiskinan Bappenas

Bappenas mengadopsi pendekatan multidimensi, di mana kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar dan kerentanan sosial.

Kemiskinan dipahami sebagai kondisi di mana individu/keluarga kehilangan kemampuan dasar untuk hidup bermartabat.

2. Indikator Kemiskinan Bappenas

Bappenas menggunakan kombinasi indikator:

1. Dimensi Ekonomi
   • Pendapatan/ pengeluaran per kapita
   • Akses pekerjaan layak
2. Dimensi Sosial
   • Pendidikan (lama sekolah, partisipasi sekolah)
   • Kesehatan (akses layanan, gizi)
3. Dimensi Infrastruktur Dasar
   • Air bersih
   • Sanitasi
   • Perumahan layak
4. Dimensi Kerentanan
   • Ketahanan pangan
   • Risiko bencana
   • Jaminan sosial

Pendekatan ini menjadi dasar integrasi kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional.

D. Kemiskinan Menurut United Nations (PBB)

1. Konsep Kemiskinan PBB

PBB mendefinisikan kemiskinan sebagai penyangkalan pilihan dan kesempatan dasar manusia untuk hidup bermartabat.

Kemiskinan tidak hanya berarti rendahnya pendapatan, tetapi juga:

• Tidak memiliki pendidikan
• Tidak sehat
• Tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan
• Hidup dalam ketidakamanan

2. Indikator Kemiskinan PBB

PBB melalui UNDP menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI) dengan 3 dimensi utama:

1. Kesehatan
   • Gizi
   • Angka kematian anak
2. Pendidikan
   • Lama sekolah
   • Partisipasi sekolah
3. Standar Hidup
   • Akses listrik
   • Air bersih
   • Sanitasi
   • Bahan bakar memasak
   • Kepemilikan aset
   • Kualitas perumahan

E. Kemiskinan Menurut Para Ahli Kependudukan dan Ekonomi

1. Ahli Ekonomi

• Amartya Sen (1987), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk mencapai kapabilitas dasar, bukan semata kekurangan pendapatan.
• Paul Samuelson (2001), kemiskinan terjadi ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum sesuai standar masyarakat.
• Jeffrey Sachs (2005), kemiskinan ekstrem adalah jebakan struktural akibat kurangnya modal manusia, alam, dan institusional.

Gambar : Ilustrasi Penulis Tentang Kemiskinan (2026)

2. Ahli Kependudukan & Sosial

Todaro & Smith (2015), kemiskinan adalah fenomena struktural yang terkait dengan:

1. Pengangguran
2. Ketimpangan pendapatan
3. Pertumbuhan penduduk
4. Urbanisasi tidak terkendali

Gunnar Myrdal (2019), kemiskinan dipertahankan oleh lingkaran setan kemiskinan, yaitu saling menguatnya faktor ekonomi, sosial, dan demografis.

F. Ringkasan Indikator Kemiskinan

Perspektif	Fokus Utama	Indikator Kunci
BKKBN	Kesejahteraan keluarga	Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga
Bappenas	Multidimensi	Ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur
PBB (UNDP)	Kapabilitas manusia	MPI: kesehatan, pendidikan, standar hidup
Ekonomi klasik	Pendapatan	Garis kemiskinan
Ekonomi modern	Kapabilitas & struktur	Akses, peluang, kerentanan

Secara konseptual, kemiskinan tidak dapat dipahami secara tunggal. Pendekatan keluarga (BKKBN), pembangunan nasional (Bappenas), dan hak asasi manusia (PBB) saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, pengukuran dan kebijakan kemiskinan yang efektif harus bersifat multidimensi, berbasis keluarga, dan sensitif terhadap dinamika demografi.

Gambaran indikator terbaru (2025):

• Kemiskinan nasional (Maret 2025): 8,47% atau 23,85 juta orang. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)
• Kemiskinan perkotaan vs perdesaan (Maret 2025): perkotaan 6,73% (naik tipis vs Sep 2024), perdesaan 11,03% (turun vs Sep 2024). (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)
• Ketimpangan (Gini, Maret 2025): 0,375 (turun vs Sep 2024 0,381). Perkotaan 0,395; perdesaan 0,299. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)
• Ketenagakerjaan (Agustus 2025): TPT 4,85%, angkatan kerja 154,00 juta, bekerja 146,54 juta, upah buruh rata-rata Rp3,33 juta/bulan. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

11.2 Demografi Keluarga dan Kesejahteraan Sosial

A. Kerangka Demografi Keluarga Dalam Kesejahteraan

Dalam perspektif demografi keluarga, kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh struktur dan dinamika berikut:

1. Komposisi dan struktur umur keluarga  ;

1. Keluarga dengan proporsi anak tinggi menghadapi beban biaya pendidikan, gizi, dan pengasuhan yang besar.
2. Keluarga dengan lansia tinggi menghadapi risiko biaya kesehatan jangka panjang serta kebutuhan perawatan (care burden).
3. Rasio ketergantungan rumah tangga.

Semakin tinggi jumlah anggota tidak bekerja (anak/lansia/disabilitas) relatif terhadap anggota bekerja, semakin tinggi risiko kemiskinan—terutama bila pekerjaan utama bersifat informal dan berupah rendah.

3. Kualitas modal manusia (pendidikan, keterampilan, kesehatan).

Pasar kerja modern memberi premi pada pendidikan dan keterampilan. Namun, bila kesempatan kerja berkualitas terbatas, keluarga bisa mengalami “pendidikan naik—pekerjaan layak stagnan”, yang menekan mobilitas kelas menengah.

4. Lokasi tempat tinggal dan akses layanan.

Perbedaan kota–desa dan antarwilayah berkaitan dengan akses sekolah bermutu, layanan kesehatan, transportasi, internet produktif, dan ekosistem kerja.

B. Kaitan Empiris Dengan Kondisi 2025

1. Penurunan kemiskinan nasional (Maret 2025) terjadi bersamaan dengan pola yang tidak simetris: kemiskinan perdesaan menurun, tetapi kemiskinan perkotaan naik tipis dibanding September 2024.
2. Dari sisi ketimpangan, Gini turun menjadi 0,375 (Maret 2025), dan ketimpangan perkotaan (0,395) tetap lebih tinggi daripada perdesaan (0,299).
3. Dari sisi kerja, TPT Agustus 2025 4,85% dengan angkatan kerja 154 juta dan upah rata-rata buruh Rp3,33 juta menunjukkan perbaikan moderat, namun tantangan kualitas kerja (formalisasi, jam kerja, perlindungan) tetap krusial bagi ketahanan keluarga.

C. Tabel Ringkas Indikator Kunci (Rujukan 2025)

Dimensi	Indikator	Nilai terbaru (2025)	Sumber
Kemiskinan	Tingkat kemiskinan nasional	8,47% (Maret 2025)	BPS (2025)
Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	23,85 juta (Maret 2025)	BPS (2025)
Kemiskinan	Perkotaan vs perdesaan	6,73% vs 11,03% (Maret 2025)	BPS (2025)
Ketimpangan	Gini nasional	0,375 (Maret 2025)	BPS (2025)
Ketimpangan	Gini perkotaan vs perdesaan	0,395 vs 0,299 (Maret 2025)	BPS (2025)
Kerja	TPT	4,85% (Agustus 2025)	BPS (2025)
Kerja	Angkatan kerja & bekerja	154,00 jt & 146,54 jt (Agustus 2025)	BPS (2025)
Kerja	Upah buruh rata-rata	Rp3,33 juta (Agustus 2025)	BPS (2025)

11.3 Kerentanan Keluarga

A. Konsep Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan keluarga adalah kondisi ketika rumah tangga yang tidak selalu “miskin” secara statistik, namun mudah jatuh miskin akibat guncangan (shock), misalnya:

• PHK, turunnya permintaan kerja informal, atau turunnya jam kerja
• Inflasi pangan/biaya sewa
• Sakit katastropik dan biaya kesehatan
• Bencana, konflik sosial, atau guncangan iklim
• Perubahan harga komoditas (wilayah berbasis komoditas)

Kerentanan meningkat ketika keluarga memiliki tabungan rendah, bekerja informal tanpa perlindungan, dan memiliki tanggungan tinggi.

B. Bukti Ringkas Konteks 2025

• Analisis Bank Dunia menekankan bahwa laju penurunan kemiskinan yang lambat berkaitan dengan pemulihan kualitas kerja yang lemah, underemployment dan informality yang masih tinggi sejak pandemi, sehingga rumah tangga tetap rentan terhadap guncangan.
• Dalam rilis BPS, dinamika kota–desa menunjukkan tantangan spesifik perkotaan: jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat (Sep 2024 → Mar 2025), mengindikasikan tekanan biaya hidup, pasar kerja, atau kerentanan pekerja informal kota.

C. Dimensi Kerentanan Keluarga Yang Relevan Untuk Analisis Demografi

1. Kerentanan ekonomi: sumber pendapatan tunggal, informal, tanpa kontrak, tanpa jaminan kerja.
2. Kerentanan kesehatan: penyakit kronis, disabilitas, kebutuhan perawatan lansia/anak.
3. Kerentanan sosial: keluarga tunggal (single parent), keluarga migran yang ditinggalkan, kekerasan domestik, konflik relasi.
4. Kerentanan spasial: tinggal di wilayah terpencil/risiko bencana/biaya logistik tinggi.
5. Kerentanan lintas generasi: putus sekolah, perkawinan/kehamilan dini, gizi buruk, yang memperlemah mobilitas sosial anak.

11.4 Hubungan Ukuran Keluarga dan Kemiskinan

A. Mekanisme Hubungan (Mengapa Ukuran Keluarga Berpengaruh)

Ukuran keluarga berpengaruh terhadap kemiskinan melalui beberapa jalur:

1. Dilusi sumber daya (resource dilution). Pendapatan yang sama harus dibagi untuk lebih banyak anggota keluarga → konsumsi per kapita menurun.
2. Biaya siklus hidup. Fase dengan anak banyak (0–18 tahun) adalah fase berbiaya tinggi (gizi, sekolah, kesehatan). Tanpa pekerjaan layak, keluarga cenderung menggunakan strategi coping (utang, mengurangi makan bergizi, menunda berobat).
3. Partisipasi kerja dan beban pengasuhan. Keluarga dengan anak kecil tanpa dukungan pengasuhan sering menurunkan partisipasi kerja perempuan atau mendorong kerja informal/part-time, yang menekan pendapatan keluarga.
4. Kualitas investasi modal manusia. Semakin banyak anak, semakin sulit menjaga kualitas investasi pendidikan per anak, terutama pada keluarga miskin/rentan.

B. Ukuran Keluarga, Fertilitas, Dan Risiko Kemiskinan

Dalam literatur demografi-ekonomi keluarga, hubungan ini bukan sekadar “jumlah anak”, melainkan interaksi antara:

1. pendidikan orang tua,
2. akses KB dan layanan kesehatan reproduksi,
3. norma gender dan pembagian kerja domestik,
4. serta kualitas pekerjaan.

Dalam konteks 2025, ketika ketimpangan perkotaan masih relatif tinggi (Gini perkotaan 0,395), keluarga besar di perkotaan berisiko lebih tinggi tertekan oleh biaya hidup dibanding keluarga kecil dengan dua pencari nafkah. (lihat BPS, 2025)

C. Implikasi Kebijakan Berbasis Siklus Hidup Keluarga

1. Intervensi gizi dan PAUD untuk keluarga dengan anak usia dini (mengurangi risiko stunting dan meningkatkan kesiapan sekolah).
2. Dukungan pengasuhan dan kerja layak (childcare terjangkau, jam kerja fleksibel, perlindungan maternitas) untuk menjaga partisipasi kerja dan pendapatan keluarga.
3. KB dan kesehatan reproduksi sebagai instrumen penguatan kesejahteraan keluarga, bukan semata target demografis.

11.5 Ketimpangan Demografis Antar Wilayah

Berikut penjelasan ketimpangan (inequality) menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para ahli ekonomi, disertai referensi dan tahun secara akademik dan sistematis.

1. Ketimpangan Menurut PBB

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketimpangan dipahami sebagai ketidakseimbangan distribusi sumber daya, peluang, dan hasil pembangunan antarindividu maupun antarkelompok sosial dalam suatu masyarakat.

PBB menekankan bahwa ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi:

1. pendapatan dan kekayaan,
2. akses pendidikan dan kesehatan,
3. kesempatan kerja,
4. perlindungan sosial,
5. serta partisipasi politik.

Melalui laporan UNDP, ketimpangan didefinisikan sebagai:

“Inequalities in human development outcomes, opportunities, and choices that limit people’s capabilities and freedoms.”

Ketimpangan dipandang sebagai hambatan struktural pembangunan berkelanjutan, karena:

1. memperlambat pertumbuhan ekonomi,
2. memperbesar kemiskinan struktural,
3. memicu instabilitas sosial dan politik.

2. Ketimpangan Menurut Ahli Ekonomi

Amartya Sen (1999), memandang ketimpangan sebagai ketidaksetaraan kemampuan (capability deprivation), bukan semata perbedaan pendapatan. Ketimpangan terjadi ketika individu tidak memiliki kebebasan nyata untuk memilih kehidupan yang mereka nilai berharga.

Fokus utama:

1. kemampuan mengakses pendidikan,
2. kesehatan,
3. partisipasi sosial dan politik.

Piketty (2014) mendefinisikan ketimpangan sebagai konsentrasi kekayaan dan pendapatan pada kelompok tertentu, terutama akibat:

1. ketimpangan kepemilikan aset,
2. warisan,
3. ketimpangan sistem perpajakan.

Ia (Piketty) menegaskan bahwa: tanpa intervensi kebijakan, kapitalisme cenderung menghasilkan ketimpangan yang semakin ekstrem.

Stiglitz (2012) melihat ketimpangan sebagai kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan publik, bukan hasil alamiah pasar. Menurutnya, ketimpangan:

1. menghambat pertumbuhan jangka panjang,
2. merusak demokrasi,
3. memperlemah kohesi sosial.

d. Perspektif Ekonomi Pembangunan (Umum)

Dalam ekonomi pembangunan, Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020) menyebutkan bahwa ketimpangan didefinisikan sebagai: perbedaan distribusi pendapatan, konsumsi, dan kesejahteraan antarindividu atau wilayah dalam suatu negara.

Indikator yang umum digunakan:

• Koefisien Gini,
• Rasio Palma,
• Indeks Theil.

Dengan demikian, secara ringkas dapat kita sintesiskan bahwa :

• PBB → ketimpangan sebagai masalah multidimensional dan struktural.
• Ahli ekonomi → ketimpangan sebagai akibat mekanisme pasar, kebijakan, dan distribusi aset.
• Pendekatan modern → menekankan kesetaraan kesempatan, bukan sekadar kesetaraan hasil.

Tabel Perbandingan Definisi Ketimpangan

(PBB vs Para Ahli Ekonomi)

Perspektif	Sumber / Tokoh	Definisi Inti Ketimpangan	Fokus Utama	Tahun & Referensi
PBB (UN/UNDP)	Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations Development Programme	Ketimpangan adalah ketidakseimbangan distribusi hasil pembangunan, sumber daya, peluang, dan kemampuan antarindividu maupun antarkelompok sosial	Multidimensi: ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, gender, wilayah	UNDP, Human Development Report (2019)
Ekonomi Pembangunan	Todaro & Smith	Ketimpangan merupakan perbedaan distribusi pendapatan, konsumsi, dan kesejahteraan antarindividu atau wilayah dalam suatu negara	Distribusi pendapatan & kesejahteraan	Todaro & Smith, Economic Development (2020)
Pendekatan Kapabilitas	Amartya Sen	Ketimpangan adalah ketidaksetaraan kemampuan (capabilities) dan kebebasan nyata individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai	Kapabilitas, kebebasan, kualitas hidup	Sen, Development as Freedom (1999)
Ekonomi Politik Kapital	Thomas Piketty	Ketimpangan terjadi akibat konsentrasi pendapatan dan kekayaan pada kelompok tertentu, terutama melalui kepemilikan modal dan warisan	Kekayaan, aset, struktur kapital	Piketty, Capital in the Twenty-First Century (2014)
Ekonomi Kelembagaan	Joseph E. Stiglitz	Ketimpangan adalah hasil dari kegagalan pasar dan kebijakan publik yang bias terhadap kelompok berpendapatan tinggi	Kebijakan, pasar, demokrasi ekonomi	Stiglitz, The Price of Inequality (2012)
Pendekatan Sosial-Ekonomi	OECD (umum)	Ketimpangan mencerminkan perbedaan distribusi pendapatan, kesempatan, dan mobilitas sosial	Kesempatan & mobilitas sosial	OECD, Divided We Stand (2011)

A. Bentuk Ketimpangan Antarwilayah

Ketimpangan antarwilayah dapat dibaca melalui:

1. Ketimpangan pengeluaran/pendapatan (Gini dan distribusi kelompok 40% terbawah). BPS mencatat porsi pengeluaran 40% terbawah secara nasional 18,65% (Maret 2025), dengan variasi kota–desa.
2. Ketimpangan akses kerja layak. Kualitas kerja terkait struktur ekonomi wilayah (industri/manufaktur, jasa modern, pertanian), akses transportasi, pendidikan, dan digitalisasi usaha.
3. Ketimpangan layanan dasar. Akses sekolah dan kesehatan berkualitas menentukan mobilitas sosial anak dan produktivitas jangka panjang keluarga.
4. Ketimpangan demografis murni. Wilayah dengan struktur umur lebih muda (banyak anak) punya kebutuhan layanan pendidikan/gizi lebih besar; wilayah menua butuh layanan perawatan lansia dan kesehatan kronis.

B. Perbedaan Kota–Desa Sebagai “Ketimpangan Spasial” Utama

BPS (2025) menunjukkan kemiskinan perdesaan (11,03%) masih jauh lebih tinggi daripada perkotaan (6,73%) pada Maret 2025. Ini berarti:

1. keluarga desa lebih sering berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah dan rentan iklim,
2. sementara keluarga kota menghadapi tekanan biaya hidup dan persaingan kerja, tercermin dari kenaikan tipis kemiskinan perkotaan dibanding Sep 2024.

C. Konsekuensi Bagi Keluarga

1. Migrasi: keluarga anggota mudanya bermigrasi untuk kerja, menciptakan keluarga trans-lokal (left-behind family).
2. Perubahan peran gender: perempuan menjadi penyangga ekonomi keluarga ketika laki-laki menganggur/kerja tidak stabil.
3. Risiko anak: putus sekolah, kerja anak, perkawinan dini, atau masalah gizi ketika pendapatan terguncang.

11.6 Keluarga Rentan Dan Kebijakan Perlindungan Sosial

A. Rasional Perlindungan Sosial Untuk Keluarga

Perlindungan sosial berfungsi untuk:

1. Proteksi: mencegah keluarga jatuh miskin akibat guncangan (bansos, jaminan kesehatan).
2. Promosi: meningkatkan kapasitas keluarga (pendidikan, pelatihan, dukungan produktif).
3. Transformasi: mengurangi eksklusi sosial dan memperbaiki akses layanan.

B. Lanskap Kebijakan 2025

1. Anggaran perlindungan sosial (APBN 2025). Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp503,2 triliun pada 2025.
2. PKH dan bantuan pangan/non-tunai. Pemerintah menyalurkan bansos PKH dan bantuan sembako untuk 16,5 juta KPM pada Triwulan II 2025, dengan nilai total sekitar Rp10 triliun.
   (Catatan kebijakan: efektivitas meningkat bila penargetan berbasis data mutakhir dan mekanisme keluhan berjalan baik.)
3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan kepesertaan JKN per 31 Juli 2025 mencapai 280,7 juta jiwa atau 98,7% penduduk Indonesia (2025). Bagi keluarga rentan, JKN adalah instrumen penting untuk mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan.
4. Ketenagakerjaan dan upah sebagai “perlindungan primer”. Rilis BPS Agustus 2025 menunjukkan pasar kerja membaik secara moderat: TPT 4,85% dan upah rata-rata Rp3,33 juta. Namun, bagi keluarga, yang paling menentukan bukan hanya status bekerja, melainkan stabilitas jam kerja, produktivitas, dan akses perlindungan.

C. Arah Penguatan Kebijakan Untuk Keluarga Rentan

1. Integrasi Perlindungan Sosial Dengan Siklus Hidup Keluarga

1. Ibu hamil–balita: gizi, layanan kesehatan ibu-anak, edukasi pengasuhan.
2. Anak sekolah: dukungan biaya sekolah, transport, pencegahan putus sekolah.
3. Usia kerja: pelatihan relevan pasar kerja lokal, job-matching, perlindungan pekerja informal.
4. Lansia/disabilitas: dukungan perawatan jangka panjang dan bantuan berbasis kebutuhan (needs-based).
5. Penguatan Targeting Dan Adaptasi Guncangan.

Karena kemiskinan perkotaan dapat naik ketika biaya hidup dan pasar kerja terguncang, perlu mekanisme adaptive social protection: bantuan dapat ditingkatkan sementara saat terjadi shock (harga pangan, bencana, PHK massal).

3. Kebijakan Kerja Layak Pro-Keluarga

1. perluasan pekerjaan formal dan produktif,
2. perlindungan maternitas dan jam kerja ramah keluarga,
3. layanan penitipan anak terjangkau (khususnya wilayah perkotaan).

11.7 Ketenagakerjaan dan Kependudukan serta Dampaknya bagi Kesejahteraan Keluarga

Ketenagakerjaan dan kependudukan merupakan dua aspek yang saling terkait erat dalam kajian demografi keluarga. Dinamika jumlah, struktur, dan kualitas penduduk sangat menentukan kondisi pasar kerja, sementara kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, dan pendapatan rumah tangga berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks pembangunan nasional, ketenagakerjaan berfungsi sebagai jembatan utama antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga.

a. Konsep Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kependudukan

Dalam perspektif kependudukan, ketenagakerjaan berkaitan dengan penduduk usia kerja (15–64 tahun) dan partisipasinya dalam aktivitas ekonomi. Beberapa konsep kunci meliputi:

1. Angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai indikator keterlibatan penduduk dalam pasar kerja.
3. Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi penciptaan lapangan kerja berpotensi meningkatkan pengangguran dan menurunkan kualitas hidup keluarga.

b. Dinamika Kependudukan dan Pasar Kerja

Perubahan demografis—seperti transisi demografi, urbanisasi, dan bonus demografi—berdampak signifikan pada struktur pasar kerja. Pada fase bonus demografi, proporsi penduduk usia produktif meningkat, membuka peluang percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, kondisi ini justru dapat memunculkan:

• Persaingan kerja yang ketat
• Pekerjaan informal yang dominan
• Ketimpangan upah antarwilayah dan kelompok sosial

Di negara berkembang seperti Indonesia, ketidakseimbangan antara kualitas tenaga kerja dan kebutuhan industri menjadi tantangan utama.

c. Ketenagakerjaan, Pendapatan, dan Kesejahteraan Keluarga

Status pekerjaan dan kualitas kerja (upah layak, jaminan sosial, stabilitas kerja) merupakan determinan utama kesejahteraan keluarga. Keluarga dengan anggota yang bekerja di sektor formal cenderung memiliki:

1. Pendapatan yang lebih stabil
2. Akses jaminan kesehatan dan pensiun
3. Kemampuan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, perumahan)

Sebaliknya, ketergantungan pada sektor informal sering kali meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga, terutama saat terjadi guncangan ekonomi.

d. Dampak Ketenagakerjaan terhadap Struktur dan Fungsi Keluarga

Kondisi ketenagakerjaan juga memengaruhi struktur dan fungsi keluarga, antara lain:

• Peran gender dalam keluarga, meningkatnya partisipasi kerja perempuan mengubah pola pengasuhan dan pembagian peran domestik.
• Keputusan fertilitas, stabilitas pekerjaan cenderung menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas pengasuhan anak.
• Migrasi tenaga kerja, yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga melalui remitansi, namun juga memunculkan tantangan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan.

e. Ketenagakerjaan, Kemiskinan, dan Ketimpangan Keluarga

Pengangguran dan pekerjaan tidak layak berkorelasi kuat dengan kemiskinan keluarga. Keluarga tanpa akses pekerjaan produktif rentan mengalami:

• Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar
• Putus sekolah pada anak
• Siklus kemiskinan antargenerasi

Ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah (perkotaan–perdesaan) dan antar kelompok pendidikan turut memperlebar kesenjangan kesejahteraan keluarga.

f. Kebijakan Ketenagakerjaan dan Implikasinya bagi Keluarga

Kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada keluarga mencakup:

1. Penciptaan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan
2. Perlindungan tenaga kerja (upah minimum, jaminan sosial)
3. Pengembangan keterampilan dan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja
4. Kebijakan ramah keluarga, seperti cuti melahirkan dan fleksibilitas kerja

Kebijakan tersebut berperan strategis dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

g. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Keluarga di Era Transformasi Digital

Transformasi digital mengubah pola ketenagakerjaan melalui ekonomi digital, kerja daring, dan platform gig economy. Perubahan ini membuka peluang kerja baru, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa ketidakpastian pendapatan dan perlindungan sosial. Bagi keluarga, adaptasi terhadap perubahan ini menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.

Ketenagakerjaan dan kependudukan merupakan pilar utama dalam pembangunan kesejahteraan keluarga. Sinergi antara kebijakan kependudukan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dinamika demografi menjadi peluang, bukan beban, bagi peningkatan kualitas hidup keluarga.

Referensi :

1. Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen (Rilis 25 Juli 2025).
2. Badan Pusat Statistik (BPS). Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375 (Rilis 25 Juli 2025).
3. Badan Pusat Statistik (BPS). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025: TPT 4,85% dan rata-rata upah buruh Rp3,33 juta (Rilis 5 Nov 2025).
4. World Bank. Indonesia Poverty & Equity Brief (Oktober 2025) — ringkasan tren kemiskinan, ketimpangan, dan dinamika pasar kerja.
5. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Monthly Report Monitoring JKN (31 Juli 2025) — cakupan kepesertaan JKN 2025.
6. Kementerian Keuangan/DJPB (kanal resmi). APBN 2025 Hadir untuk Rakyat: strategi atasi kemiskinan dan ketimpangan; anggaran perlindungan sosial 2025.
7. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penyaluran bansos PKH dan sembako bagi 16,5 juta KPM (Triwulan II 2025).
8. BPS. Memahami perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS (klarifikasi metodologis, 2 Mei 2025).
9. BKKBN (2020). Pedoman Pendataan Keluarga dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: BKKBN.
10. BKKBN. (2021). Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Jakarta: BKKBN.
11. Bappenas. (2018). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan.
    Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
12. Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
13. Bappenas. (2022). Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
14. United Nations Development Programme (2019). Human Development Report 2019: Inequalities in Human Development in the 21st Century. New York: UNDP.
15. United Nations (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. (Tujuan SDGs ke-10: Reducing Inequality).
16. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
17. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.
18. Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality. New York: W.W. Norton & Company.
19. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson.
20. United Nations Development Programme (2019). Human Development Report 2019: Inequalities in Human Development in the 21st Century. New York: UNDP.
21. United Nations (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. (Tujuan SDGs ke-10: Reducing Inequality).
22. Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (berbagai tahun).
23. BAPPENAS. Pembangunan Ketenagakerjaan dan Kependudukan.
24. International Labour Organization (2019). Work for a Brighter Future.
25. United Nations (2020). World Social Report.